TANAMPANEN.COM – Tajikistan dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia Tengah. Sekitar 98 persen warganya memeluk agama Islam, dengan mayoritas berasal dari mazhab Hanafi. Namun, di balik identitas tersebut, pemerintah Tajikistan justru menerapkan kebijakan yang membatasi penggunaan hijab syar’i.
Kebijakan itu menjadi sorotan dunia setelah pemerintah mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan pakaian yang dianggap sebagai “asing bagi budaya nasional”. Meski dalam aturan tersebut tidak disebutkan kata “hijab” secara eksplisit, kebijakan itu secara luas dipahami menyasar hijab bergaya Timur Tengah yang selama ini dikenakan sebagian Muslimah.
Tak hanya melarang penggunaannya, pemerintah juga melarang impor, penjualan, promosi, hingga distribusi pakaian yang masuk dalam kategori tersebut. Pelanggar dapat dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Syekh Muhammad Abduh: Melihat Islam di Eropa Barat Tapi Tidak Melihat Muslim
Pemerintah Tajikistan beralasan bahwa aturan tersebut dibuat untuk menjaga identitas budaya nasional sekaligus mencegah masuknya paham ekstremisme dari luar negeri. Karena itu, perempuan di negara tersebut didorong mengenakan busana tradisional Tajik, seperti gaun nasional yang dipadukan dengan kerudung tradisional atau ruymol, sebagai pengganti hijab bergaya Arab.
Namun, bentuk ruymol berbeda dengan hijab syar’i yang umum dikenakan Muslimah di Indonesia. Dalam praktiknya, kerudung tradisional tersebut kerap dikenakan dengan sebagian rambut atau leher masih terlihat. Hal inilah yang membuat banyak kalangan menilai busana tersebut belum memenuhi standar hijab syar’i sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama.
Kebijakan pemerintah Tajikistan pun menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pegiat kebebasan beragama. Mereka menilai setiap warga negara seharusnya memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya, termasuk dalam memilih pakaian sesuai ajaran agama.
Baca Juga: Terkesan oleh Keramahan Muslim, Aktor Giancarlo Esposito Putuskan Mualaf
Meski demikian, pemerintah Tajikistan tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet itu memang menganut sistem pemerintahan sekuler, sehingga pemerintah memiliki kontrol yang cukup ketat terhadap berbagai bentuk ekspresi keagamaan di ruang publik.
Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, hampir seluruh penduduk Tajikistan beragama Islam. Namun di sisi lain, negara tetap membatasi penggunaan hijab syar’i sebagai bagian dari kebijakan yang diklaim bertujuan menjaga identitas nasional dan memperkuat karakter negara sekuler.(Red)
