JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto dikritik netizen dengan nama akun Husen. Salah satunya soal pernyataan Tiyo yang dinilai menghina Presiden Prabowo Subianto.
Selain kritikan pernyataan, Husen juga mencurigai Tiyo ada keterkaitan dengan agenda asing karena cenderung menawarkan opsi intervensi International Monetary Fund (IMF) sebagai solusi ekonomi nasional.
Kasus ini menambah panjang kontroversi Tiyo Ardianto, yang sebelumnya juga sempat dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan kasus penghinaan terhadap Presiden.
Akun Husen menyoroti implikasi serius jika Indonesia kembali terjebak dalam lingkaran utang dan ketergantungan struktural lembaga multilateral seperti IMF. Berdasarkan catatan sejarah, intervensi lembaga tersebut dinilai lebih sering bertindak sebagai Katalis Kehancuran daripada menjadi juru selamat bagi kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Baca Juga: Pakar UGM: Dana MBG 355 T, Lebih Mendesak Untuk Perbaikan Sekolah dan Kemiskinan
Tragedi Moneter 1998 dan Dikte IMF
Dalam narasi yang diunggah, Husen mengajak publik merefleksikan kembali memori kelam Krisis Moneter 1997–1998. Saat nilai tukar Rupiah hancur, Indonesia terpaksa tunduk pada syarat ketat yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) IMF.
Salah satu momentum krusial yang paling diperdebatkan kala itu adalah pembatalan rencana Indonesia untuk menerapkan Currency Board System (CBS) atau Sistem Dewan Mata Uang guna mematok Rupiah terhadap Dolar AS demi menghentikan depresiasi ekstrim secara instan.
Namun, IMF—yang disinyalir mendapat sokongan tekanan politik dari Amerika Serikat—melarang keras implementasi tersebut dengan ancaman pembatalan total bantuan finansial. Direktur Pelaksana IMF pada masa itu, Michel Camdessus, menganggap CBS terlalu berisiko.
Ironisnya, setelah struktur perbankan Indonesia lumat dan terjadi gejolak sosial masif, sejumlah ekonom Barat serta pengamat internasional di kemudian hari justru mengakui kelayakan pendekatan tersebut seandainya diterapkan tepat waktu. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa IMF kerap memprioritaskan eksperimen ideologisnya di atas keselamatan ekonomi negara pasien.
Baca Juga: Noel Ingatkan Prabowo: Peristiwa 98 Bisa Terulang, Benarkah?
Rekam Jejak Global Kegagalan Doktrin Kebijakan Ketat
Fenomena kegagalan resep ekonomi IMF dinilai bukanlah anomali tunggal yang hanya menimpa Indonesia. Formula standar IMF melalui *Structural Adjustment Programs* (SAPs)—yang mencakup pengetatan anggaran ekstrem (*austerity*), privatisasi massal, dan liberalisasi pasar modal kilat—telah terbukti memicu kehancuran sistemik di berbagai belahan dunia.
Sebagai contoh, Argentina berulang kali menjadi “pasien terbesar” IMF pada tahun 2001 dan 2018. Resep pengetatan anggaran tersebut justru memicu deindustrialisasi, lonjakan angka kemiskinan hingga menyentuh 50 persen, serta kerusuhan sosial yang masif. Hal serupa menimpa Yunani pada periode 2010–2015.
Demi melunasi utang ke kreditur Eropa melalui talangan IMF, Yunani dipaksa memangkas dana pensiun dan fasilitas kesehatan yang mengakibatkan angka pengangguran usia muda menembus angka 50 persen.
Baca Juga: Kritik BEM UI: Ekonomi Tumbuh Di atas Kertas, Rakyat Tercekik Harga Beras dan Pajak
Pengakuan Kesalahan Internal dan Kritik Akademis
Narasi kritik ini diperkuat dengan fakta bahwa kegagalan tersebut bahkan diakui secara terbuka oleh badan audit internal IMF sendiri, yakni Independent Evaluation Office (IEO). Dalam laporan resminya pada tahun 2003 mengenai krisis modal di Indonesia, Korea, dan Brazil, IEO mengakui adanya kesalahan evaluasi fatal (mea culpa), di mana IMF terbukti kerap salah hitung (underestimated) terhadap dampak buruk pemangkasan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
Kritik teoritis juga datang dari ekonom pemenang Hadiah Nobel, Joseph Stiglitz. Dalam bukunya yang terkenal, Globalization and Its Discontents (2002), mantan Wakil Presiden Bank Dunia tersebut melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan IMF di Asia dan Amerika Latin:
“IMF menerapkan resep universal tanpa memahami konteks lokal. Mereka bertindak seperti dokter yang memberikan obat dosis tinggi yang sama kepada semua pasien, tidak peduli apakah obat itu cocok atau justru memperparah penyakitnya,” tulis Stiglitz.
Dengan melihat jejak rekam historis dan akademis tersebut, langkah strategis Indonesia saat ini untuk menjaga jarak dari ketergantungan struktural lembaga multilateral dinilai sudah tepat demi menjaga independensi fiskal serta melindungi kedaulatan ekonomi nasional dari dikte asing yang destruktif.(Red)
