JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengaku heran dengan anomali yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi nasional konsisten berada di angka minimal 5 persen setiap tahunnya, yang seharusnya membuat negara bertambah kaya sekitar 30 persen secara akumulatif.
Namun, realitas berbeda ditunjukkan di lapangan. Fakta yang terjadi justru sebaliknya: angka kemiskinan masyarakat terus bertambah.
Pernyataan bernada sentilan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Secara teori, di atas kertas, negara kita ini bertambah kaya sekitar 30 persen. Tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Mengapa pertumbuhan ekonomi naik, tapi kemiskinan juga bertambah?” ujar Presiden di hadapan para ulama dan tokoh nasional.
Baca Juga: Pidato Prabowo Picu Kepanikan Pasar Saham, Rupiah Makin Lemah
Menjawab Paradoks: Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?
Fenomena yang disorot oleh Kepala Negara bukanlah hal baru dalam dunia ekonomi, melainkan sebuah alarm keras mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Berikut adalah jawaban teknis dan struktural mengapa angka di atas kertas bisa berjarak jauh dengan realitas masyarakat:
1. Kue Ekonomi Hanya Dinikmati Segelintir Pihak
Pertumbuhan 5 persen mencerminkan kenaikan produk domestik bruto (PDB) secara agregat, namun tidak menggambarkan distribusinya. Terjadi ketimpangan yang lebar (income inequality), di mana perputaran uang dan akumulasi kekayaan lebih banyak berputar di kelompok pendapatan atas atau pemilik modal skala besar, sementara masyarakat bawah tidak kebagian “kue” pertumbuhan tersebut.
2. Geseran ke Sektor Padat Modal, Bukan Padat Karya
Mesin pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak digerakkan oleh sektor padat modal dan teknologi tinggi yang minim penyerapan tenaga kerja massal. Sebaliknya, sektor tradisional yang menampung mayoritas masyarakat bawah—seperti pertanian, perkebunan, dan manufaktur konvensional—justru mengalami perlambatan dan kurang mendapat stimulus.
3. Inflasi Barang Pokok Menggerus Daya Beli
Meskipun ekonomi tumbuh, laju kenaikan harga kebutuhan pokok (khususnya pangan, energi, dan biaya pendidikan) sering kali lebih cepat ketimbang kenaikan pendapatan riil masyarakat miskin. Akibatnya, kelompok rentan miskin dengan mudah jatuh di bawah garis kemiskinan karena daya beli mereka yang ambles.
4. Stagnasi di Sektor Informal
Sebagian besar masyarakat kelas bawah menggantungkan hidup pada sektor informal. Sektor ini kerap luput dari dampak positif kebijakan makro pemerintah, sehingga meskipun angka investasi dan ekspor negara melonjak, pendapatan harian pedagang kecil dan buruh harian tetap stagnan.
Baca Juga: Prabowo Bakal Reshuffle Purbaya Yudhisadewa, Ini Indikasinya!
Tantangan ke Depan:
Pidato Presiden di Munas PBNU ini menjadi sinyal kuat bahwa fokus pemerintah ke depan tidak boleh lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan kuantitatif. Pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat jaring pengaman sosial, dan menggeser arah kebijakan menuju pembangunan yang padat karya agar kekayaan negara benar-benar terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan rakyat.(Red)
