JAKARTA, TANAMPANEN.COM – Pemerintah secara resmi memberlakukan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh pelaku usaha di sektor ekonomi digital, termasuk konten kreator, mulai hari ini, Kamis, 18 Juni 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta mendorong formalisasi sektor ekonomi digital di Indonesia.
Dengan NIB, para kreator konten kini diakui sebagai pelaku usaha resmi yang tercatat dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).
Formalisasi Sektor Digital
Kementerian Investasi/BKPM menegaskan bahwa penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru telah mengakomodasi berbagai profesi digital, seperti YouTuber, vlogger, influencer, hingga podcaster. NIB berfungsi sebagai identitas tunggal yang menyederhanakan proses perizinan berusaha.
“Pemerintah ingin memastikan setiap pelaku usaha, termasuk kreator konten, memiliki payung hukum yang kuat. NIB ini adalah langkah awal agar usaha digital tidak hanya sekadar hobi, tetapi menjadi entitas bisnis yang legal, kompetitif, dan memiliki akses lebih luas ke ekosistem ekonomi nasional,” ujar juru bicara terkait.
Baca Juga: Modus Baru Penipuan Tarik Tunai di SPBU, Pengusaha dan Warga Wajib Waspada!
Dampak bagi Kreator Konten
Bagi para kreator yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha, kepemilikan NIB memberikan beberapa keuntungan utama, di antaranya:
* Legalitas Bisnis: Mempermudah kerja sama formal dengan *brand* besar atau agensi iklan yang kini mensyaratkan legalitas usaha.
* Akses Layanan Perbankan: Membuka akses lebih mudah terhadap fasilitas perbankan, termasuk pembiayaan usaha.
* Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI): Memudahkan proses perlindungan atas karya dan brand yang dibangun.
Sanksi dan Kepatuhan
Pemerintah telah memberikan masa transisi selama enam bulan sejak aturan ini disosialisasikan. Dengan berakhirnya masa tersebut per hari ini, pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS berpotensi menghadapi kendala administratif, termasuk kesulitan dalam akses layanan keuangan dan potensi sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor perizinan berbasis risiko.
Seluruh pelaku usaha digital diimbau untuk segera mengakses portal oss.go.id guna melakukan pendaftaran. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri dengan menyiapkan NIK (KTP) dan NPWP sebagai syarat utama.
Dengan berlakunya aturan ini, diharapkan ekosistem digital Indonesia akan semakin profesional dan berdaya saing di tingkat global.(Red)
