JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru bernama Danantara Sumberdaya Indonesia memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan hukum. Lembaga super-BUMN yang dijadwalkan memegang kendali penuh atas ekspor komoditas strategis mulai Juni 2026 ini, dinilai seperti pisau bermata dua.
Di satu sisi menjanjikan efisiensi dan penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global; di sisi lain, ia berpotensi menjadi super-loophole alias lahan basah baru bagi praktik pemburuan rente (rent-seeking).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa transisi kewenangan ke Danantara akan dilakukan secara bertahap. Namun, bagi para pegiat antikorupsi, frasa “bertahap” justru menjadi alarm bahaya.
Masa transisi yang abu-abu sering kali menjadi celah bagi masuknya kepentingan kelompok tertentu (regulatory capture) untuk menyelipkan pasal-pasal karet dalam regulasi teknis.
Kekhawatiran terbesar berpusat pada sentralisasi kewenangan. Jika Danantara memegang kendali tunggal atas kuota ekspor komoditas—mulai dari pertambangan hingga hasil pertanian—maka konsentrasi kekuasaan akan berada di satu pintu.
Berdasarkan teori korupsi klasik, monopoli yang disertai kewenangan memilih (diskresi) tanpa akuntabilitas yang ketat adalah formula instan terjadinya suap dan kickback. Pengusaha nakal akan berlomba-lomba mendekati oknum di dalam badan ini demi mendapatkan prioritas hak ekspor atau manipulasi dokumen asal-usul barang.
Baca: Kebijakan Ekonomi Prabowo Guncang Pasar Komoditas Lewat Satu Pintu Danantara
Memotong Celah: 3 Strategi Menanggulangi Korupsi di Danantara
Agar Danantara Sumberdaya Indonesia tidak berakhir menjadi ladang korupsi baru seperti beberapa kasus tata niaga komoditas di masa lalu, pemerintah harus menerapkan sistem pengamanan berlapis sejak hari pertama:
1. Digitalisasi Total dengan Sistem End-to-End dan Blockchain
Celah korupsi terbesar di Indonesia terjadi pada proses verifikasi manual dan tatap muka yang membuka ruang negosiasi bawah tangan.
* Solusi: Seluruh proses pengajuan kuota ekspor, penilaian kualitas komoditas oleh surveyor, hingga penerbitan izin ekspor harus diintegrasikan ke dalam satu sistem digital tunggal yang transparan. Penggunaan teknologi pencatatan digital seperti blockchain dapat memastikan bahwa data komoditas dari hulu (tambang/lahan) tidak bisa dimanipulasi atau di-under-invoice saat tiba di pelabuhan (Bea Cukai).
2. Penerapan Prinsip Silent Operation dalam Seleksi Manajemen
Lembaga super dengan perputaran uang raksasa seperti Danantara tidak boleh diisi oleh titipan politik atau jaringan nepotisme.
* Solusi: Manajemen Danantara harus diisi oleh profesional murni dengan rekam jejak (track record) integritas yang sudah teruji. Proses seleksi wajib melibatkan rekam data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka harus bekerja dalam senyap, fokus pada hasil dan pembangunan aset negara, bukan pada publisitas yang rawan intervensi eksternal.
Baca: IHSG Anjlok 2%, Kebijakan Baru Ekspor SDA Prabowo Bikin Investor Tiarap
3. Pengawasan Melekat Multi-Lembaga sejak Fase Transisi
Menunggu hingga lembaga ini berjalan penuh baru diawasi adalah kesalahan fatal. Pengawasan harus dilakukan sejak fase perumusan aturan di masa transisi ini.
* Solusi: Bentuk tim pengawas eksternal yang melekat (*embedded auditors*) yang terdiri dari gabungan BPK, BPKP, dan KPK. Setiap keputusan strategis terkait penunjukan mitra logistik, integrator ekspor, atau pembeli (buyer) internasional harus melewati audit kepatuhan (compliance audit) yang ketat untuk mendeteksi adanya benturan kepentingan (conflict of interest).
Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada seberapa berani pemerintah menutup rapat-rapat pintu negosiasi di balik meja sejak badan ini resmi meluncur di bulan Juni nanti.(Ren)
