TANAMPANEN.COM – Ada sesuatu yang menarik dari arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika berbagai peristiwa belakangan ini dibaca sebagai satu rangkaian.
Di permukaan, publik sering disuguhi kontroversi pidato dan pernyataan Prabowo yang memicu kegaduhan. Namun di balik itu, pemerintah justru mulai menyentuh sejumlah simpul penting ekonomi negara: pajak, Bea Cukai, minyak, perdagangan dan sumber daya alam.
Kebetulan? Bisa jadi. Tetapi bisa pula ada agenda yang lebih besar. Bayangkan ekonomi negara sebagai jaringan pipa raksasa. Air yang masuk sebenarnya sangat besar, berasal dari pajak, perdagangan, sumber daya alam, energi dan berbagai penerimaan lainnya.
Tetapi ketika sampai ke ujung, airnya tinggal sedikit. Mengapa? Karena terjadi kebocoran di sepanjang pipa. Dan kebocoran itu tidak selalu berupa korupsi secara langsung. Bisa berupa underinvoicing, penyelundupan, permainan perdagangan, penghindaran pajak, manipulasi harga hingga berbagai praktik rente yang membuat kekayaan negara tidak pernah masuk secara optimal ke kas negara.
Baca Juga: Prabowo Sentil Laporan Keuangan BUMN: Banyak yang Rugi Tapi Dilaporkan Untung
Prabowo sendiri sudah beberapa kali menyoroti persoalan tersebut. Kasus tata kelola minyak mentah juga menjadi perhatian besar. Perkara yang menyentuh sektor strategis tersebut bahkan berkembang hingga membuka kembali perkara Petral periode 2008–2015.
Di sektor perpajakan, penindakan terhadap oknum juga terus berjalan. Sementara Bea Cukai sempat menjadi sorotan keras dan didorong untuk melakukan pembenahan.
Jika dilihat satu per satu, semuanya memang merupakan perkara berbeda.
Tetapi jika diletakkan dalam satu peta, terlihat bahwa simpul-simpul yang disentuh berada di sepanjang rantai ekonomi negara.
Di sinilah pertanyaannya menjadi menarik. Apakah pemerintah sedang sekadar menyelesaikan kasus per kasus? Atau sedang berusaha memperbaiki seluruh sistem perpipaan ekonomi negara?
Sebab menangkap satu koruptor tidak otomatis menghentikan kebocoran. Kalau pipanya tetap bocor, orang lain akan datang dan mengambil air dari lubang yang sama.
Maka yang lebih besar bukan siapa yang ditangkap, melainkan bagaimana sistem yang memungkinkan kebocoran itu berlangsung selama bertahun-tahun dibongkar.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Rp14 Triliun, Instruksi Revitalisasi Sekolah di 2026
Lalu bagaimana dengan gaya komunikasi Prabowo yang sering menimbulkan kegaduhan? Saya tidak mengatakan setiap “blunder” sengaja dibuat.
Namun dalam politik, kegaduhan juga bisa menjadi noise. Publik sibuk memperdebatkan satu kalimat, sementara pekerjaan birokrasi, penindakan hukum dan pembenahan sistem tetap berjalan.
Mungkinkah gaya komunikasi Prabowo yang tidak konvensional justru memberi ruang bagi agenda yang lebih besar untuk bergerak tanpa terlalu banyak sorotan? Belum tentu. Tetapi pertanyaan itu layak diajukan.
Sebab jika benar yang sedang dibidik adalah rantai besar ekonomi negara, maka yang dihadapi bukan hanya koruptor.
Ada kepentingan bisnis, birokrasi, jaringan politik dan kelompok yang selama bertahun-tahun mungkin menikmati kebocoran tersebut.
Dan ketika pipa mulai diperbaiki, tentu tidak semua orang akan senang.
Karena itu, mungkin persoalan terbesar Prabowo bukan sekadar berani membongkar kebocoran, tetapi bagaimana memperbaikinya tanpa membuat pipa yang sudah rapuh itu justru pecah.
Operasi senyap? Belum tentu. Tetapi jika satu per satu simpul ekonomi strategis mulai disentuh, pertanyaannya menjadi semakin sulit diabaikan:
Apakah Prabowo sedang membidik rantai besar ekonomi negara—dengan caranya sendiri?(Ren)
