JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Gelombang kritik keras dari netizen dan pengamat kebijakan publik terus mengalir deras menyusul pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Pelatihan yang awalnya ditujukan untuk membina kedisiplinan ini justru menuai sorotan tajam setelah dilaporkan menelan korban jiwa hingga lima orang peserta.
Di media sosial, netizen mempertanyakan urgensi metode pelatihan fisik ekstrem—seperti merangkak di kubangan lumpur—bagi tenaga profesional yang sehari-harinya akan mengurus manajemen ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: Para Penambang Minyak Persoalkan Transparansi Keuangan Koperasi BME
Miskonsepsi Disiplin dan Kompetensi Manajemen
Banyak pihak menilai ada miskonsepsi besar dalam menyamakan “disiplin kerja” dengan “ketahanan fisik militeristis”. Kompetensi utama seorang manajer koperasi sejatinya terletak pada kemampuan manajemen keuangan, analisis risiko bisnis, kepemimpinan strategis, serta pelayanan anggota.
Disiplin profesional dan mental akuntabel dinilai lebih efektif jika dibangun melalui pelatihan manajemen waktu, etika profesi, serta pemecahan masalah (problem-solving), bukan melalui tekanan fisik berat di lapangan yang tidak relevan dengan ekosistem kerja koperasi.
Evaluasi Total Manajemen Risiko
Fakta jatuhnya korban jiwa dalam waktu singkat memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengamat kebijakan dan pakar pendidikan, agar program pelatihan militer bagi warga sipil ini dihentikan total. Tragedi ini mengindikasikan adanya celah fatal dalam manajemen risiko (risk management):
• Kondisi Medis Sipil: Peserta dari kalangan sipil memiliki rekam medis dan kesiapan fisik yang sangat bervariasi dibandingkan prajurit tempur, sehingga sangat rentan terhadap tekanan fisik ekstrem seperti heat stroke (sengatan panas) atau gangguan pernapasan akut.
• Standar Operasional (SOP): Mengadopsi metode militer tanpa protokol keselamatan dan pengawasan medis yang super ketat bagi warga sipil dinilai sebagai langkah yang tidak proporsional dan berbahaya.
Baca Juga: Kode QR BBM Subsidi Diblokir, Jangan Panik: Ini Cara Atasinya!
Klarifikasi Resmi dan Desakan Publik
Dalam konferensi pers resmi, pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Kemenkop UKM mengonfirmasi data kelima korban meninggal dunia di beberapa lokasi pendidikan berbeda dengan diagnosis medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga komplikasi pernapasan.
Meski pihak panitia menyatakan bahwa para peserta telah melewati seleksi kesehatan awal dan langsung dievakuasi ke fasilitas medis saat mengeluh sakit, pembelaan tersebut belum meredakan keresahan publik.
Kini, pemerintah didesak untuk melakukan redesain total terhadap seluruh program pembinaan profesi sipil. Publik menuntut agar pelatihan bagi para penggerak ekonomi daerah kembali difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial yang substantif, serta mutlak meniadakan kegiatan fisik ekstrem demi menjamin keselamatan jiwa peserta.(Red)
