JAKARTA — Polemik seputar keabsahan nasab Ba’alawi yang bergulir selama beberapa waktu terakhir dinilai sudah bergeser terlalu jauh dari koridor diskusi akademis.
Alih-alih melahirkan pencerahan sejarah, isu ini kini bertransformasi menjadi bola liar di media sosial yang memicu pembelahan emosional di akar rumput, khususnya di kalangan warga Nahdliyyin.
Situasi semakin memprihatinkan karena ruang publik kerap diwarnai oleh narasi provokatif dan sikap jemawa dari segelintir oknum. Kondisi ini dinilai dapat mengoyak tenun persatuan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah) yang selama ini dirawat dengan baik.
Merespons kegaduhan yang tak kunjung meredam, berbagai pihak mendesak lembaga otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk segera mengambil tindakan nyata dan tegas.
Baca Juga: Kontroversi Ba’alawi, Soal Tak Penting Berdampak Genting
Pentingnya Intervensi Institusi
Pengamat sosial keagamaan menilai bahwa pembiaran terhadap polemik ini hanya akan memperlebar jurang polarisasi. Publik kini menanti langkah konkret dari MUI dan NU untuk bertindak sebagai penengah sekaligus penegak disiplin moral.
Ketegasan institusi diperlukan untuk memanggil, menegur, dan memberikan peringatan keras kepada oknum pemuka agama—dari pihak mana pun—yang terbukti memanfaatkan isu ini untuk menghasut umat atau menyebarkan ujaran kebencian.
Sebagai wadah besar umat, MUI memiliki fungsi strategis himayatul ummah (menjaga umat). Melalui komisi terkait, MUI didesak untuk mengeluarkan maklumat resmi yang menggariskan batasan etika dalam berdakwah di tengah badai polemik ini.
Sementara itu, PBNU juga diharapkan terus memperkuat garis komando organisasi hingga tingkat ranting agar warga tidak mudah terombang-ambing oleh narasi pembelahan antara ikut “Habib” atau ikut “Kyai”.
Memisahkan Oknum dari Substansi Nasab
Di sisi lain, publik juga diajak untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dengan memisahkan antara perilaku oknum dan kehormatan nasab secara keseluruhan. Mengkritik tindakan arogan atau ceramah provokatif dari seorang oknum yang kebetulan berlabel habib adalah hal yang sah secara hukum dan muamalah demi menjaga muruah agama.
Baca Juga: Pendapat Gus Baha vs Islah Bahrawi, Antara Logika Teologi dan Humanisme, Mana yang Benar?
Namun, kritik tersebut tidak boleh bergeser menjadi sentimen rasial atau kebencian buta terhadap keturunan klan tertentu.
Hal ini sejalan dengan seruan yang kerap disampaikan oleh para sepuh dan organisasi resmi seperti Rabithah Alawiyah, yang menegaskan bahwa kemuliaan nasab tidak pernah menjadi legitimasi untuk berbuat semena-mena.
Kemuliaan hakiki justru terletak pada keluhuran akhlak yang meneladani Baginda Nabi Muhammad SAW.
Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan keagamaan. Ketegasan dari NU, MUI, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar energi bangsa tidak habis terkuras dalam konflik horizontal, dan ruang publik kembali dipenuhi oleh kesejukan dakwah yang merangkul, bukan memukul.(Red)
