JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Di tengah ambisi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), hambatan terbesar ternyata bukan sekadar dinamika pasar global atau lemahnya potensi dalam negeri. Faktor utama yang menjadi “rem cakram” bagi laju ekonomi nasional adalah maraknya praktik korupsi dan gurita mafia di sektor-sektor vital.
Praktik culas ini terbukti menggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan negara dari kelimpahan Sumber Daya Alam (SDA) serta deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Prabowo Resmikan Biosolar B50, RI Jadi Negara Pertama, Perkuat Kedaulatan Ekonomi
Mencekik PNBP, Membebankan Rakyat
Bocornya pendapatan negara akibat permainan oknum birokrat dan mafia membuat pemerintah sering mengambil jalan pintas yang tidak populer: menggenjot penerimaan dari sektor pajak. Akibatnya, masyarakat yang tengah berjuang di tengah tekanan ekonomi justru harus menanggung beban biaya hidup yang kian mencekik.
Mulai dari pajak barang konsumsi harian hingga lonjakan pajak kendaraan operasional usaha kecil, semuanya berimbas langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Fenomena “makan uang tabungan” hingga maraknya penggunaan pinjaman demi bertahan hidup menjadi sinyal kuat bahwa kapasitas ekonomi rakyat makin tergerus.
Baca Juga: Ini Jawaban Keheranan Prabowo: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Tambah
Solusi Mutlak: Reformasi dan Bersihkan Birokrasi
Para pengamat menegaskan, memfokuskan pertumbuhan ekonomi hanya dengan menambah beban pajak adalah langkah yang keliru. Kunci utama untuk mendongkrak ekonomi Indonesia secara instan adalah dengan menutup rapat keran kebocoran PNBP melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang radikal:
1. Pembersihan BUMN secara Total: Mengembalikan tata kelola BUMN secara profesional agar terbebas dari intrik politik dan praktik penyalahgunaan wewenang.
2. Pemberantasan Mafia Sektor Vital: Menghentikan kebocoran royalti dan bagi hasil di sektor pertambangan, migas, kelapa sawit, serta memperketat pengawasan di lini Bea Cukai.
3. Digitalisasi Layanan Publik: Memangkas interaksi langsung untuk menekan potensi pungli dan biaya siluman yang merusak iklim investasi.
Potensi Luar Biasa yang Terbelenggu
Indonesia memiliki modal raksasa berupa populasi lebih dari 280 juta jiwa, bonus demografi, serta kekayaan alam yang tak tertandingi di kawasan kawasan Asia Tenggara. Jika kebocoran akibat korupsi dan mafia berhasil dihentikan, ruang fiskal negara akan melonjak drastis tanpa perlu memeras kantong rakyat.
Dengan anggaran negara yang sehat dan daya beli masyarakat yang terangkat secara alami, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini mampu melompat tinggi—bahkan siap melampaui capaian negara-negara tetangga. Semua kini bergantung pada satu hal: keberanian dan komitmen politik (political will) pemerintah untuk menyikat habis para koruptor dan mafia demi masa depan ekonomi bangsa.(Red)
