JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mendapat sorotan tajam publik. Di tengah badai hukum akibat terjaringnya sejumlah pejabat tinggi kementerian yang dikenal sebagai orang terdekatnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus suap penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), nama Nusron Wahid juga kembali dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan.
Lingkaran Terdekat Tersandung OTT KPK
Operasi senyap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini di lingkungan Kementerian ATR/BPN menciduk sejumlah pihak, termasuk para pejabat direktorat jenderal yang disebut-sebut berada di lingkaran dekat Nusron Wahid. Dari total belasan orang yang diamankan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam pusaran suap pengondisian perizinan HGB yang turut menyeret korporasi swasta besar.
Situasi ini memicu desakan publik agar lembaga antirasuah mendalami keterlibatan struktural di tingkat pimpinan tertinggi kementerian, mengingat para pejabat yang tertangkap memegang kendali strategis di sektor pertanahan.
Baca Juga: Gus Lilur Sebut Dua Nama Ini Manfaatkan Kekuasaan Agar Tetap Masuk di Struktur NU
Kembali Disorot dalam Kasus Kuota Haji
Belum reda pemberitaan terkait kasus di kementeriannya, nama Nusron Wahid juga terseret dalam polemik lama yang kembali mencuat, yakni kasus korupsi kuota haji tambahan saat era kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pada saat itu, Nusron Wahid turut disorot karena diduga ikut terlibat dalam pembahasan, penarikan, serta pengelolaan kuota tambahan haji yang berujung pada sengkarut hukum. Keterlibatannya dalam pengelolaan kuota tersebut kini kembali diperbincangkan seiring memanasnya situasi hukum yang tengah dihadapinya di Kementerian ATR/BPN.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan intensif masih terus berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, sementara publik menantikan langkah lanjutan penyidik dalam mengusut tuntas aliran dana maupun potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam kedua kasus besar tersebut.(Ren)
