JAKARTA, TANAMPANEN.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat kesempatan selama satu tahun untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Kesempatan tersebut diberikan setelah Presiden Prabowo Subianto disebut sempat mempertimbangkan pembubaran institusi tersebut akibat berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menjadi bintang tamu dalam podcast yang dipandu Denny Sumargo. Dalam perbincangan tersebut, ia menceritakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan reformasi besar di lingkungan Bea Cukai agar pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih baik.
Menurut Purbaya, Presiden awalnya mempertimbangkan agar fungsi Bea Cukai dialihkan kepada SGS (Société Générale de Surveillance), perusahaan inspeksi dan verifikasi internasional yang telah lama beroperasi di berbagai negara. Namun, ia mengaku meminta agar Bea Cukai terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya melakukan pembenahan.
“Saya bilang, Pak, kasih kesempatan dulu satu tahun untuk berbenah,” ungkap Purbaya dalam podcast tersebut.
Baca Juga: Rupiah Akhirnya Menguat, BI: Terimakasih Pak Purbaya
Dengan adanya tenggat waktu itu, Bea Cukai diharapkan mampu memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, serta menghilangkan berbagai praktik yang selama ini dikeluhkan masyarakat maupun pelaku usaha.
Purbaya menegaskan bahwa kesempatan tersebut bukan berarti ancaman pembubaran telah dicabut. Sebaliknya, masa satu tahun itu menjadi momentum bagi Bea Cukai untuk menunjukkan perubahan yang nyata dan terukur.
Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memang kerap menjadi sorotan. Berbagai kasus penyelundupan, keluhan mengenai proses kepabeanan, hingga kritik terhadap pelayanan menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Baca Juga: Ini Jawaban Keheranan Prabowo: Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Tambah
Pemerintah berharap reformasi yang dilakukan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan sistem kepabeanan yang lebih transparan, profesional, dan mendukung iklim investasi nasional.
Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan kesempatan kepada institusi tersebut untuk melakukan perbaikan sebelum langkah lebih lanjut dipertimbangkan.(Red)
