JAKARTA, TANAMPANEN.COM — Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus Dosen Fisipol UGM, Media Wahyudi Askar, melayangkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan dana fantastis hingga Rp355 triliun. Beliau menilai pemerintah perlu meninjau ulang skala prioritas ditengah keterbatasan ruang fiskal negara.
Menurut pria yang akrab disapa Mas Media ini, nominal jumbo tersebut melahirkan opportunity cost (biaya kesempatan) yang sangat besar. Dana sebesar itu dinilai jauh lebih mendesak jika dialokasikan untuk membenahi fundamental sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di lapangan.
Baca Juga: Hashim: MBG Dilanjutkan, Artinya Tidak Dihentikan
Fokus pada Infrastruktur Sekolah dan Kemiskinan Ekstrem
Dalam analisis berbasis data yang disampaikannya, lulusan S2 dan S3 dari The University of Manchester ini menekankan bahwa sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi rapor merah terkait ketimpangan fasilitas, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kita menghadapi realitas di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, hingga minimnya kesejahteraan guru honorer. Mengalokasikan dana Rp355 triliun untuk program satu waktu seperti makanan matang, tanpa membereskan infrastruktur dasarnya, adalah langkah yang kurang tepat,” ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Singgung Hukuman Mati Saat Bahas Kasus MBG
Selain fasilitas sekolah, ia menyoroti bahwa intervensi kemiskinan ekstrem harus dilakukan lewat pemberdayaan ekonomi langsung agar keluarga miskin mampu mandiri secara pangan secara jangka panjang, bukan sekadar bergantung pada bansos makanan harian.
Risiko Fiskal dan Rumitnya Logistik
Lebih lanjut, analisis CELIOS juga menggarisbawahi dua risiko besar lainnya dari program MBG ini:
• Tekanan APBN: Anggaran jumbo Rp355 triliun berisiko memperlebar defisit fiskal, yang berpotensi memaksa pemerintah menarik utang baru dengan biaya bunga (yield) yang tinggi.
• Rantai Pasok & Kebocoran: Mengelola distribusi makanan matang secara harian untuk puluhan juta anak di seluruh pelosok Indonesia menuntut kesiapan logistik (supply chain) yang sangat rumit. Tanpa integrasi data yang akurat, program ini rawan salah sasaran dan memicu kebocoran anggaran.
“Kebijakan publik yang baik harus dihitung multiplier effect-nya (dampak penggandanya) terhadap ekonomi lokal secara presisi. Kritik ini menjadi catatan penting agar program nasional tidak sekadar menjadi komoditas politik, melainkan benar-benar berlandaskan kalkulasi data yang matang,” pungkasnya.(Red)
