KUPANG, TanamPanen.com — Potret buram pendidikan dan ketimpangan sosial kembali menampar wajah ibu pertiwi. Di saat anak-anak di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus bertaruh peluh dan fisik berjalan kaki hingga 8 kilometer setiap hari demi mengecap bangku sekolah, anggaran negara yang seharusnya mengalir untuk memperbaiki kualitas hidup mereka justru diduga kuat menguap ke kantong para pejabat.
Sebuah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan pemandangan memilukan sekaligus heroik. Sejumlah siswa sekolah dasar di pedalaman Sumba berjalan menyusuri aspal dan perbukitan kering di bawah sengatan terik matahari.
Di Sumba, NTT, masih ada anak-anak yang harus berjalan kaki hingga 8 KM setiap hari…
— Bintu Baba (@Bintu__Baba) June 10, 2026
Mereka berangkat sejak subuh, sebagian tanpa alas kaki, dan tanpa uang jajan sepeser pun di saku mereka. Bagi anak-anak ini, menempuh jarak belasan kilometer pergi-pulang bukan lagi sekadar perjalanan, melainkan perjuangan hidup demi mengubah masa depan.
Baca Juga: Gempa Dahsyat 7,8 Guncang Filipina, Bangunan Ambruk Seketika
Namun, kontras yang menyakitkan terjadi di ibu kota. Di saat anak-anak Sumba berjuang melawan lapar dan lelah di jalanan, publik justru dikejutkan oleh skandal dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penyidik Kejaksaan mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran dalam jumlah fantastis yang menyeret Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta sejumlah pejabat teras lainnya. Modus operandi yang ditemukan mulai dari praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) hingga penggelembungan dana (mark-up) pengadaan barang dan logistik.
Ironi ini memicu kemarahan publik yang luar biasa. Program MBG yang awalnya digaungkan sebagai solusi nasional untuk mengentaskan stunting dan memberi nutrisi layak bagi anak-anak di daerah tertinggal, kini justru diduga menjadi ajang bancakan para elite birokrasi.
Baca Juga: Hanya Dengan Senyum, Garis Hidup Arun Berubah
”Anak-anak di Sumba tidak meminta motor listrik triliunan rupiah atau proyek megah. Mereka hanya ingin fasilitas dasar: akses sekolah yang layak, sepatu, dan perut yang terisi sebelum belajar,” ujar salah satu aktivis sosial yang menyoroti kasus ini.
Pertanyaan besar pun kini tertuju pada komitmen penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Jika anggaran triliunan rupiah yang diklaim “untuk rakyat” itu benar-benar mendarat di tangan yang berhak, tidak perlu ada lagi anak-anak di NTT yang harus merayap di perbukitan dengan kaki telanjang demi sebuah buku tulis.
Kini, masyarakat menuntut agar kasus korupsi BGN ini diusut tuntas hingga ke akarnya. Sebab, setiap rupiah yang dikorupsi dari program tersebut setara dengan merampas hak hidup dan gizi dari anak-anak yang setiap pagi berjalan kaki 8 kilometer di pelosok negeri.(Red)
