JAKARTA — Prestasi makro ekonomi yang dicatatkan industri pupuk nasional belakangan ini dinilai berbanding terbalik dengan realitas pahit yang dihadapi para petani di tingkat akar rumput. Di tengah kelancaran logistik ekspor ratusan ribu ton pupuk ke luar negeri, sektor pertanian domestik justru dihantam badai kelangkaan dan pemangkasan kuota subsidi yang mencekik modal produksi petani.
Berdasarkan data yang dihimpun, Indonesia baru saja melepas ekspor sebanyak 500.000 ton pupuk urea ke Australia dengan nilai komersial mencapai Rp7 triliun. Meski langkah korporasi ini mendatangkan devisa besar bagi negara, kebijakan tersebut memicu kritik tajam karena dinilai mengabaikan krisis pupuk di dalam negeri, di mana kuota subsidi untuk petani lokal justru dipangkas hingga 50 persen.
Jurang Menganga Data e-RDKK vs Anggaran Negara
Pemerintah berdalih bahwa langkah ekspor tersebut sah dilakukan karena produksi pupuk nasional mengalami surplus. Namun, data dari dokumen resmi kementerian terkait menunjukkan adanya anomali besar antara klaim “surplus” dengan kebutuhan riil di lapangan.
Melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), total kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh kelompok tani di seluruh Indonesia sebenarnya mencapai rata-rata lebih dari 20 juta ton per tahun.
Sialnya, alokasi anggaran yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan di awal tahun anggaran umumnya hanya mampu mengover sekitar 4,7 juta hingga 4,8 juta ton saja. Artinya, terdapat jurang pemisah (gap) pasokan yang sangat menganga hingga hampir 15 juta ton. Klaim surplus industri disinyalir muncul karena negara membatasi kuota subsidi, bukan karena kebutuhan lahan pertanian domestik telah terpenuhi.
Maladministrasi dan Hantaman Harga Non-Subsidi
Ironi ini diperparah oleh kontrasnya efisiensi logistik. Ketika jalur logistik untuk pasar komersial luar negeri berjalan sangat mulus, jalur distribusi pupuk domestik justru terus dirundung masalah klasik yang karut-marut.
Investigasi berkala dari Ombudsman RI berulang kali menemukan adanya maladministrasi akut dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Dua persoalan utama yang paling sering dikeluhkan adalah kacaunya data Kartu Tani serta lambatnya proses penebusan, yang sering kali membuat pupuk baru tersedia setelah masa tanam berlalu.
Akibat keterbatasan kuota subsidi dan ruwetnya birokrasi, petani di akar rumput terpaksa mengambil pilihan pahit: membeli urea komersial (non-subsidi) agar tanaman mereka tidak rusak.
Kondisi ini menjerat keuangan petani secara ugal-ugalan. Pantauan harga di pasar menunjukkan harga urea non-subsidi melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Harga ini melompat hampir lima kali lipat dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang dipatok pemerintah yang hanya sebesar Rp2.250 per kilogram.
Baca Juga:
- Mafia Pupuk Subsidi di Jember: Jatah Menguap di Gudang Industri
- Pasar Saham Jakarta Anjlok, Begini Dampaknya Bagi Masyarakat di Daerah!
Efek Domino Menuju Ketergantungan Impor
Dampak dari salah urus di sektor hulu pupuk ini langsung memukul sektor hilir kedaulatan pangan. Beban modal tani yang membengkak antara 30 hingga 40 persen membuat pemeliharaan lahan menjadi tidak maksimal, yang otomatis menurunkan produktivitas hasil panen secara nasional.
Penurunan produktivitas dalam negeri ini terkonfirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka impor beras Indonesia tetap berada di level tinggi dalam beberapa tahun terakhir demi menjaga cadangan pangan nasional.
Kondisi ini memicu kritik atas manajemen prioritas pemerintah. Industri dalam negeri terbukti memiliki kapasitas masif untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk berkualitas secara efisien, namun kemampuan tersebut dianggap gagal dimaksimalkan untuk mengamankan kebutuhan perut bangsa sendiri.
Menjual pupuk ke luar negeri demi devisa memang bagian dari bisnis korporasi. Namun, menyuburkan tanah air dan melindungi nasib petani adalah amanat konstitusi yang tidak boleh dikesampingkan.
Selama pembenahan birokrasi domestik tidak menjadi prioritas utama, angka ekspor triliunan rupiah tersebut dikhawatirkan hanya menjadi kebanggaan semu di atas kertas yang mengorbankan kesejahteraan petani lokal. (Red)
