Berikut adalah ringkasan opini Muhamad Chatib Basri yang dimuat pada harian Kompas (4 Mei 2026): Rupiah, Risiko, dan Memori 1998
Merosotnya nilai tukar Rupiah belakangan ini sering memicu trauma kolektif akan krisis moneter 1998. Namun, jika kita melihat data secara jernih, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan masa lalu.
Berikut adalah poin-poin penting yang dibahas:
1. 1998 vs 2026: Kondisinya Berbeda
Meskipun ada kekhawatiran, fundamental ekonomi kita saat ini lebih kuat. Risiko utama saat ini bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan masalah kredibilitas kebijakan. Pasar sangat sensitif terhadap sinyal sekecil apa pun dari pemerintah. Jika pasar ragu pada kedisiplinan fiskal (pengelolaan anggaran), mereka akan bereaksi negatif yang bisa memperburuk depresiasi Rupiah.
2. Tekanan dari Luar dan Dalam
Penyebab Rupiah tertekan saat ini bersifat ganda:
Faktor Global: Ketegangan di Timur Tengah (konflik Iran-Israel) yang mengerek harga minyak dan ketidakpastian kebijakan suku bunga AS (The Fed) yang tetap tinggi karena inflasi mereka yang membandel.
Faktor Domestik: Kekhawatiran pasar terhadap defisit anggaran Indonesia. Meskipun defisit kita masih di bawah 3%, kenaikan angka Credit Default Swap (CDS) menunjukkan bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia sedang meningkat dibanding negara tetangga.
3. Dampak ke Masyarakat: Inflasi dan Daya Beli
Pelemahan Rupiah berdampak langsung pada dua hal:
Barang Impor: Harga barang-barang yang bahan bakunya diimpor akan naik.
Daya Beli: Kelas menengah dan bawah adalah yang paling terpukul karena kenaikan harga pangan dan energi. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi kelompok ini harus menjadi prioritas pemerintah.
4. Solusi dan Tantangan Fiskal
Penulis menyoroti bahwa pemerintah baru (Prabowo Subianto) memiliki program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Tantangannya adalah bagaimana menjalankan program ini tanpa merusak disiplin anggaran.
Pesan Utama: Kebijakan harus efisien dan tepat sasaran. Jangan sampai pasar kehilangan kepercayaan karena melihat anggaran yang tidak terkelola dengan baik.
Kesimpulan:
Menjaga Rupiah bukan hanya tugas Bank Indonesia lewat intervensi moneter, tapi juga tugas pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal. Di tengah ruang gerak yang sempit, pemerintah harus berani memilih kebijakan yang paling realistis dan mungkin dilakukan, bukan sekadar yang diinginkan, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
