JAKARTA, TANAMPANEN.COM – Gelombang mutasi besar-besaran di internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah menjadi sorotan publik. Langkah pengetatan disiplin hingga rotasi jabatan yang dilakukan secara masif ini diduga kuat merupakan buntut dari bocornya dokumen internal terkait perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat (AS).
Isu ini pertama kali memanas setelah dokumen surat dinas Menteri PU, Dody Hanggodo, yang melakukan perjalanan ke AS untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 bersama anak dan istrinya, bocor dan viral di media sosial.
Tak lama setelah insiden tersebut, pihak Sekretariat Jenderal Kementerian PU dilaporkan langsung menggelar investigasi internal guna memburu oknum pegawai yang menyebarkan dokumen rahasia tersebut ke publik.
Baca Juga: Analisis Dahlan Iskan Vs Dalih Kementerian ESDM Soal Kelangkaan Batu Bara
Ketegangan di internal kementerian semakin meruncing setelah beredarnya Nota Dinas resmi Nomor KP0803/B/Sj/2026/414 tertanggal 17 Juli 2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PU, Apri Artoto. Surat tersebut menginstruksikan pemeriksaan dan validasi ulang data presensi (absen) “Bravo” seluruh ASN, bahkan hingga menarik mundur data dari tahun 2024.
Langkah ini memicu tudingan dari netizen dan pengamat bahwa pihak kementerian sengaja mencari-cari kesalahan lama pegawai sebagai legitimasi untuk menyingkirkan atau memutasi ASN yang dianggap tidak sejalan.
Kabar yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa mutasi sepihak ini menyasar sejumlah pejabat, termasuk penurunan jabatan (downgrade) dan pemindahan tugas ke wilayah terpencil seperti Papua.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Prabowo, Inisial RA Tolak Tawaran Menteri, Apa Ini Orangnya?
Fenomena ini memperpanjang deretan perombakan struktur organisasi di Kementerian PU, setelah sebelumnya beberapa pejabat teras seperti Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA juga mengundurkan diri.
Menanggapi polemik yang liar di masyarakat, Menteri PU Dody Hanggodo membantah keras tuduhan bahwa rotasi ini merupakan bentuk pembersihan atau aksi balas dendam atas bocornya surat dinas plesiran tersebut.
Dody menegaskan bahwa mutasi adalah hal yang lumrah dalam organisasi birokrasi yang memiliki puluhan ribu pegawai, dan menepis adanya motif personal di balik kebijakan tersebut.
Meski pihak kementerian berdalih bahwa langkah ini murni demi penegakan disiplin rutin, desakan agar proses mutasi dievaluasi secara objektif terus berdatangan dari berbagai lembaga pengawas guna memastikan asas keadilan dan sistem merit tetap berjalan di tubuh Kementerian PU.(Red)
