TANAMPANEN.COM – Pengacara senior Elza Syarief resmi mundur dari tim kuasa hukum Sony Sonjaya, tersangka kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Elza menyatakan alasannya jelas: ia menilai Sony tidak jujur soal aliran dana dalam perkara MBG. Awalnya Elza mendampingi Sony secara pro bono karena percaya mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional itu bersih.
Namun setelah mendapat informasi dari Kejaksaan Agung bahwa Sony diduga menerima uang dari Asep Yusuf Somantri (AYS), orang dekatnya, Elza merasa dikhianati.
“Sony munafik soal duit setoran MBG,” ucapnya pada Selasa (16/6/2026). Ia menambahkan, sikap tidak jujur ini membuat peluang Sony untuk menjadi justice collaborator semakin tipis.
Baca Juga: Pusaran Korupsi MBG: Sony Sonjaya Siap Bongkar 30 Nama dan Aktor Besar
Elza juga mengaku aksesnya mulai dibatasi. Ia hanya sempat bertemu Sony sekitar dua jam saat pemeriksaan, lalu merasa ada pihak yang ingin menyingkirkannya. Karena itu, ia memilih mundur sebelum kuasanya dicabut.
“Saya tidak mau jadi pengacara orang yang tidak jujur,” tegasnya pada 17 Juni.
Di sisi lain, kubu Sony membantah tudingan tersebut. Pengacara Krisna Murti menyebut bukan Elza yang mundur, melainkan kuasanya yang dicabut langsung oleh Sony atau keluarganya pada 15 Juni 2026.
Baca Juga: Modus Penipuan Sony Sonjaya: Jual Titik Dapur MBG Fiktif Senilai Ratusan Juta
Menurut Krisna, semua keterangan Sony sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga tidak ada alasan menyebutnya tidak jujur. “Elza hanya bertemu sebentar, jadi klaimnya tidak berdasar,” kata Krisna.
Mundurnya Elza menambah sorotan publik terhadap kasus MBG. Selain memperlihatkan konflik internal di kubu tersangka, hal ini juga memperkuat persepsi bahwa Sony berada dalam posisi sulit.
Kejagung sendiri sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Langkah Elza Syarief mundur menjadi sinyal keras: kasus MBG bukan sekadar perkara administratif, melainkan dugaan korupsi besar yang menyeret pejabat tinggi dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas program prioritas pemerintah.(Red)
