TEGAL, TANAMPANEN.COM — Hubungan darah antara seorang ayah kandung dan keempat anak kandungnya kini harus berujung di meja hijau. Persoalan pembagian harta warisan peninggalan almarhumah sang ibu memicu sengketa keluarga yang memaksa Pengadilan Agama Kabupaten Tegal turun tangan melakukan pemeriksaan dan pengukuran objek tanah di lapangan.
Prahara hukum ini bermula ketika Hj. Aminah wafat pada tahun 2014 silam. Almarhumah meninggalkan harta bawaan atau harta asal berupa sejumlah bidang tanah yang cukup luas dengan nilai taksir mencapai miliaran rupiah di wilayah Tegal, Jawa Tengah.
Tanah-tanah tersebut diperoleh almarhumah dari warisan orang tuanya jauh sebelum ia membina rumah tangga bersama suaminya, H. Mugni.
Persoalan tajam mulai muncul ke permukaan saat H. Mugni, selaku ayah kandung sekaligus suami sah dari almarhumah, menghendaki agar tanah-tanah peninggalan tersebut dijual guna memenuhi hak bagiannya.
Baca Juga: Makam di Pabrik Gula Jatibarang Ini Tak Bisa Dipindah, Ini Sosoknya!
Kendati demikian, rencana penjualan tersebut mendapat penolakan keras dari keempat anak kandungnya. Pihak anak berpegang teguh pada pendirian bahwa pembagian atas objek tanah tersebut sebenarnya telah disepakati sejak lama di internal keluarga.
“Kami turun langsung ke lokasi objek sengketa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS). Langkah ini diambil guna memastikan letak, batas-batas, serta luas riil dari tanah yang menjadi gugatan antara ayah dan anak-anaknya ini,” ujar salah satu petugas Pengadilan Agama Kabupaten Tegal di sela-sela proses pengukuran.
Di mata hukum publik, muncul persepsi bahwa seorang suami tidak berhak atas harta bawaan istri yang berasal dari silsilah keluarga asal. Namun, dari perspektif hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, peristiwa kematian mengubah seluruh status harta pribadi—baik gono-gini maupun harta asal—menjadi bundel harta warisan yang siap dibagikan kepada segenap ahli waris yang sah saat pewaris wafat.
Titik Temu Hukum Kewarisan Islam
Merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan H. Mugni sebagai suami sah yang ditinggal mati oleh istrinya ditempatkan sebagai ahli waris golongan utama (dzawil furud).
Karena almarhumah Hj. Aminah memiliki anak, maka secara hukum mutlak sang suami berhak mendapatkan porsi sebesar 1/4 (seperempat) bagian dari total harta peninggalan tersebut. Sementara itu, keempat anak kandungnya akan berbagi sisa harta (3/4 bagian) sebagai ashabah (sisa waris).
Jalan buntu komunikasi serta perbedaan pandangan mengenai status tanah bawaan ini disinyalir menjadi pemantik utama H. Mugni melayangkan gugatan resmi demi menuntut haknya.
Hingga kini, proses hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Tegal masih terus bergulir, di mana majelis hakim tetap mengupayakan ruang mediasi agar perselisihan antara ayah dan anak ini dapat berakhir dengan perdamaian yang adil.
Baca Juga: Mada’in Saleh: Meluruskan Kekeliruan Narasi Kaum ‘Ad dan Manusia Raksasa
Catatan Redaksi (Tinjauan KHI):
Status Harta Asal: Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KHI, tanah tersebut merupakan harta bawaan istri (bukan gono-gini), sehingga suami memang tidak berhak meminta bagian 50% atas dasar harta bersama.
Hak Waris Suami: Setelah istri wafat, harta bawaan tersebut demi hukum berubah menjadi harta warisan. Berdasarkan Pasal 179 KHI, karena almarhumah memiliki anak, suami berhak mutlak atas 1/4 bagian dari harta tersebut. Hak 1/4 inilah yang dituntut sang ayah di pengadilan.(Red)
